Rutan Praya Ikuti Peresmian Politeknik Pengayoman Indonesia

Lombok Tengah NTB  Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya Kantor Wilayah Kemenkumham NTB mengikuti kegiatan peresmian Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) secara virtual, Kamis (08/08).

Karutan Praya Aris Sakuriyadi beserta jajaran mengikuti dengan seksama kegiatan yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly tersebut.

Baca juga: HPN 2022, Mahfud MD: Pers Harus Mampu Ciptakan Ruang Publik Yang Beradab

Pada kegiatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meresmikan restrukturisasi dua Politeknik, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi satu atap, yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN).

Dalam peresmian tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, "Politeknik Pengayoman Indonesia adalah upaya strategis, untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan relevan, dengan kebutuhan Kementerian. Saya optimis bahwa, Poltekpin akan menjadi pusat pendidikan unggulan yang mampu mencetak lulusan berkualitas di bidang Hukum dan HAM, " ujarnya.

Baca juga: Dampingi Kapolri Tinjau Vaksinasi Serentak, Danrem 162/WB Ajak Masyarakat Sukseskan MotoGP 2022

Poltekpin direncanakan akan membuka jurusan dan program studi baru, serta membuka pendidikan profesi, magister terapan, dan doktor terapan, yang sesuai dengan relevansi zaman dan kebutuhan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penambahan program baru tersebut, diharapkan mampu menjadi sumber rekrutmen, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga profesional di Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami dedikasikan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) ini untuk mendidik para taruna-taruni mengembangkan talenta-talenta terbaik mereka, sehingga siap mengabdi, berkarya, dan mengukir prestasi demi kejayaan Bangsa Indonesia, ” ungkap Yasonna.

Baca juga: Wilson Lalengke: Perjalanan Panjang Jammu dan Kashmir Menuju Kemakmuran

Melalui upaya restrukturisasi, Poltekpin diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama profesionalisme di bidang Hukum dan HAM, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional. (Adb)